Jembrana (JPost) – Pemilihan Umum 2024 tinggal menghitung hari, namun perhatian khusus terhadap warga binaan di Rutan Kelas 2b Negara menjadi fokus. Bawaslu Kabupaten Jembrana memperingatkan potensi kehilangan hak suara warga binaan, seperti yang diungkapkan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Mulyawan.
Pande Made Ady Mulyawan menyampaikan kekhawatiran terhadap warga binaan yang bisa kehilangan hak suara jika tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022.
“Ada potensi kehilangan hak suara jika tidak dilaksanakan,” ungkap Pande, sambil disela-sela pelantikan PTPS di Rumah Makan Keraton, Kelurahan Baler bale Agung, Kecamatan Negara, Jembrana, pada Senin, (22/1/24).
Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya, menyatakan terkait ini, pihaknya telah meninjau langsung lapas berdasarkan surat dari pihak lapas.
“Kita sudah melakukan koordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Rutan Negara,” ujar Sanjaya saat dikonfirmasi pada Senin, (22/1/24).
Sanjaya menambahkan bahwa ada konsekuensi jika warga binaan memilih pindah, seperti berkurangnya surat suara sesuai Domisili warga binaan.
“Misalnya, warga binaan dari Jawa Timur hanya mendapat surat suara untuk Presiden, jika hanya beda Kecamatan, hanya tidak mendapat surat suara dapil tingkat dua saja,” tambahnya.
Di sisi lain, Humas Rutan Kelas 2b Negara, I Nyoman Tulus Sedeng, menjelaskan bahwa pihaknya telah maksimal dalam memfasilitasi warga binaan agar dapat memilih.
“Kami sudah berkoordinasi dengan KPU Jembrana dan terus memperbaharui data yang kita setor hingga batas akhir yang ditetapkan,” kata Tulus saat diwawancara di kantornya
Tulus berharap perhelatan demokrasi berjalan lancar tanpa kendala yang berarti. “Tentu harapan kita Pemilu yang akan datang berjalan dengan lancar, terutama di sini,” harapnya.
