Jembrana (JPost) – Dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Negara (Rutan Negara) mengambil langkah konkret dengan melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 1 Jembrana. Penandatanganan ini berlangsung pada hari Rabu, 6 September 2023, pukul 08.00 WITA, di Ruang Kepala Rutan Negara.
Kepala Rutan Negara, Lilik Subagiyono, turut hadir dalam penandatanganan PKS tersebut, didampingi oleh I Nyoman Tulus Sedeng, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan. Dari pihak SLB 1 Jembrana, Sri Mariati, Kepala Sekolah, bersama I Ketut Permadana, Kepala Tata Usaha, ikut serta dalam peristiwa penting ini.
Lilik Subagiyono menjelaskan bahwa penandatanganan PKS dengan SLB 1 Jembrana merupakan salah satu langkah nyata Rutan Negara untuk memenuhi standar pelayanan publik yang sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
“Petugas dalam memberikan pelayanan publik, terutama dalam menggunakan bahasa isyarat, masih menjadi fokus kami. Oleh karena itu, saya berharap bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama ini, para petugas Rutan Negara dapat memberikan pelayanan publik secara maksimal, termasuk bagi penyandang disabilitas.” Kata Lilik
Sri Mariati, Kepala SLB 1 Jembrana, mengapresiasi langkah cepat Rutan Negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus.
“Semua orang berhak mendapatkan pelayanan yang sama, termasuk para penyandang disabilitas. Oleh karena itu, saya sangat bersyukur dan salut kepada Rutan Negara atas inisiatifnya dalam mendukung aksesibilitas dan penyediaan sarana untuk peningkatan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat penyandang disabilitas,” ucapnya.
Sri Mariati juga menegaskan kesiapannya untuk memberikan pelatihan kepada petugas Rutan Negara guna meningkatkan pelayanan. “Kedepannya, SLB akan memberikan pelatihan kepada petugas Rutan Negara melalui teori dan praktik, sehingga mempermudah para petugas dalam memahami kebutuhan penyandang disabilitas dalam memberikan pelayanan yang lebih baik,” ungkapnya.
Dengan kerjasama ini, diharapkan bahwa pelayanan publik di Rutan Negara akan semakin inklusif dan mendukung hak asasi manusia bagi semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus.
