Jembrana (JPost) — Bupati Jembrana I Nengah Tamba menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Rakornas sebagai forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah, dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih dan diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Direktur Bank Daerah Se-Indonesia. Sedangkan, Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin turut hadir secara virtual.
Wapres Ma’ruf Amin menekankan pentingnya peran kepala daerah selaku Ketua Tim P2DD dalam percepatan digitalisasi di wilayahnya. Salah satunya, melalui inovasi transaksi keuangan daerah berbasis digital yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan daerah, transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik.
“Seluruh aspek ini tentu akan dapat berkontribusi pada percepatan, bahkan lompatan kinerja pembangunan daerah,” ujarnya.
Wapres menyebutkan, pemanfaatan teknologi digital telah memberikan hasil positif, seperti penyaluran bantuan sosial yang efisien dan peningkatan jumlah pemerintah daerah yang telah mencapai tahap digital.
“Salah satu capaian dari pemanfaatan dan perluasan digitalisasi tersebut adalah tersalurkannya bantuan sosial dengan baik yang memenuhi prinsip 6T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi,” terangnya.
Pihaknya pun berharap, digitalisasi daerah dapat mendukung pemberdayaan UMKM dan pengembangan produk dalam negeri, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.
Hal senada dikatakan Bupati Jembrana I Nengah Tamba bahwa kabupaten Jembrana telah melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah sebagaimana yang ditegaskan oleh pemerintah pusat. Semua transaksi keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana dilaksanakan secara non tunai, baik itu untuk belanja daerah, hibah, santunan maupun penghargaan yang diberikan kepada masyarakat.
“Pengelolaan keuangan Jembrana telah berbasis elektronik yang akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel sehingga lebih mudah untuk diawasi dan dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Saat ini, teknologi sangat memudahkan dan mempercepat transaksi keuangan di lingkungan masyarakat. Bupati Tamba mengatakan pembayaran pajak daerah pun bisa dilakukan secara digital. Hal ini menurutnya juga ditunjang oleh komitmen Pemkab Jembrana dalam mewujudkan smart city.
Selain itu, di bidang perdagangan terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga didorong untuk dilakukan secara non tunai.
“Pelaku usaha di Jembrana termasuk UMKM telah melaksanakan digitalisasi keuangan, salahsatunya menerima pembayaran dengan QRIS. Begitu juga dengan pembayaran pajak daerah bisa dengan non tunai, ini tentunya menjadikan Jembrana siap sebagai smart city,” tandasnya.
